nama web nya disini

Halaman

Kontak

  • Email
    smanju119@gmail.com

Layanan Lain

  • Cek Absen Online
  • Kemdikbud
  • Sertifikasi Guru
  • BSE
  • Rumah Belajar

Statistik Pengunjung

Total Pengunjung :
IP address anda : 54.221.136.62

Permen No. 69 Tahun 2009

Info GTK dan PTK SMAN 7 Batanghari - 14 Mei 2016

SALINAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009

UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH

MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Biaya

Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah

dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah

pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah

menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah

menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa

(SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB),

dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

2

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG STANDAR BIAYA OPERASI

NONPERSONALIA TAHUN 2009 UNTUK SEKOLAH

DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

(SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH

ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA

(SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR

BIASA (SMALB).

Pasal 1

Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK,

SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk

membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai

bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat

melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai

Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 2

(1) Standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program

keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB menggunakan

basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per

rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Daerah Khusus Ibukota

(DKI) Jakarta.

(2) Besaran standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per

sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik,

serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS) dan

bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,

SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3

(3) Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk

masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi

nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi Standar

Nasional Pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari

standar biaya ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM

NIP 196108281987031003

1

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 69 TAHUN 2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009

STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009

UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH

MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

Ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan

jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi

nonpersonalia:

1) SD/MI : 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28

peserta didik,

2) SMP/MTs: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi

32 peserta didik,

3) SMA/MA: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32

peserta didik,

4) SDLB: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 5

peserta didik,

5) SMPLB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8

peserta didik,

6) SMALB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8

peserta didik, dan

7) Program-program Keahlian SMK: 6 rombongan belajar dengan setiap

rombongan belajar berisi 32 peserta didik.

Tabel Standar Biaya Operasi Nonpersonalia per Sekolah/Program Keahlian,

per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik untuk SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2009

Biaya Operasi Nonpersonalia

(Rp Ribu)

No. Sekolah/

Program Keahlian Per Sekolah/

Program

Keahlian

Per

Rombongan

Belajar

Per

Peserta

Didik

%

Minimum

untuk

ATS

%

Minimum

untuk

BAHP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. SD/MI 97.440 16.240 580 10 10

2. SMP/MTs 136.320 22.720 710 10 10

3. SMA/MA Bahasa 184.320 30.720 960 10 10

4. SMA/MA IPS 184.320 30.720 960 10 10

5. SMA/MA IPA 193.920 32.320 1.010 10 10

6. SDLB Tunalaras 88.200 14.700 2.940 10 10

7. SDLB Tunadaksa 89.100 14.850 2.970 10 10

8. SDLB Tunagrahita 89.400 14.900 2.980 10 10

9. SDLB Tunarungu 90.300 15.050 3.010 10 10

10. SDLB Tunanetra 97.200 16.200 3.240 25 5

2

Biaya Operasi Nonpersonalia

(Rp Ribu)

No. Sekolah/

Program Keahlian Per Sekolah/

Program

Keahlian

Per

Rombongan

Belajar

Per

Peserta

Didik

%

Minimum

untuk

ATS

%

Minimum

untuk

BAHP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11. SMPLB Tunalaras 104.160 34.720 4.340 10 10

12. SMPLB Tunadaksa 108.960 36.320 4.540 10 10

13. SMPLB Tunagrahita 107.280 35.760 4.470 10 10

14. SMPLB Tunarungu 108.840 36.280 4.535 10 10

15. SMPLB Tunanetra 117.840 39.280 4.910 20 5

16. SMALB Tunadaksa 121.680 40.560 5.070 10 10

17. SMALB Tunagrahita 120.960 40.320 5.040 10 10

18. SMALB Tunarungu 121.920 40.640 5.080 10 10

19. SMALB Tunanetra 138.720 46.240 5.780 20 10

SMK Non Teknik

20. PK Pekerjaan Sosial 351.360 58.560 1.830 10 10

21. PK Akuntansi 351.360 58.560 1.830 10 10

22. PK Usaha Jasa Pariwisata 351.360 58.560 1.830 10 10

23. PK Penjualan 351.360 58.560 1.830 10 10

24. PK Administrasi Perkantoran 357.120 59.520 1.860 10 10

25. PK Patiseri 360.960 60.160 1.880 10 10

26. PK Restoran 362.880 60.480 1.890 10 10

27. PK Akomodasi Perhotelan 368.640 61.440 1.920 10 10

28. PK Tata Busana 355.200 59.200 1.850 10 10

29. PK Kecantikan Kulit 393.600 65.600 2.050 10 20

30. PK Kecantikan Rambut 410.880 68.480 2.140 10 20

31. PK Seni Tari 391.680 65.280 2.040 10 20

32. PK Theatre 391.680 65.280 2.040 10 20

33. PK Karawitan 391.680 65.280 2.040 10 20

34. PK Pedalangan 391.680 65.280 2.040 10 20

35. PK Musik Non Klasik 412.800 68.800 2.150 10 20

36. PK Animasi 412.800 68.800 2.150 10 20

37. PK Desain Komunikasi Visual 412.800 68.800 2.150 10 20

SMK Teknik

38. PK Survey dan Pemetaan 351.360 58.560 1.830 10 10

39. PK Pembibitan Tanaman 351.360 58.560 1.830 10 10

40. PK Budidaya Tanaman Sayuran 357.120 59.520 1.860 10 10

41. PK Budidaya Tanaman Perkebunan 360.960 60.160 1.880 10 10

42. PK Budidaya Tanaman Buah Semusim 360.960 60.160 1.880 10 10

43. PK Budidaya Ternak Unggas 360.960 60.160 1.880 10 10

44. PK Budidaya Ikan Air Payau 370.560 61.760 1.930 10 15

45. PK Budidaya Ternak Ruminansia 391.680 65.280 2.040 10 20

46. PK Kriya Keramik 355.200 59.200 1.850 10 10

47. PK Kriya Tekstil 355.200 59.200 1.850 10 10

3

Biaya Operasi Nonpersonalia

(Rp Ribu)

No. Sekolah/

Program Keahlian Per Sekolah/

Program

Keahlian

Per

Rombongan

Belajar

Per

Peserta

Didik

%

Minimum

untuk

ATS

%

Minimum

untuk

BAHP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

48. PK Kriya Kayu 359.040 59.840 1.870 10 10

49. PK Kriya Logam 374.400 62.400 1.950 10 15

50. PK Kriya Kulit 391.680 65.280 2.040 10 20

51. PK Gambar Bangunan 359.040 59.840 1.870 10 10

52. PK T. Gambar Mesin 359.040 59.840 1.870 10 10

53. PK Perabot Kayu 364.800 60.800 1.900 10 15

54. PK Konstruksi Bangunan Sederhana 364.800 60.800 1.900 10 15

55. PK Finishing 366.720 61.120 1.910 10 15

56. PK Batu dan Beton 374.400 62.400 1.950 10 15

57. PK Teknik Konstruksi Kayu 378.240 63.040 1.970 10 15

58. PK Teknik Distribusi Tenaga Listrik 374.400 62.400 1.950 10 15

59. PK Teknik Listrik Industri 380.160 63.360 1.980 10 15

60. PK Teknik Audio Video 380.160 63.360 1.980 10 15

61. PK Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 385.920 64.320 2.010 10 20

62. PK Pemanfaatan Tenaga Listrik 385.920 64.320 2.010 10 20

63. PK Elektronika Industri 391.680 65.280 2.040 10 20

64. PK Pendingin dan TU 403.200 67.200 2.100 10 20

65. PK Teknik Komputer Jaringan 391.680 65.280 2.040 10 20

66. PK TI Multimeida 391.680 65.280 2.040 10 20

67. PK Rekayasa Perangkat Lunak 391.680 65.280 2.040 10 20

68. PK Teknika Kapal Niaga 391.680 65.280 2.040 10 20

69. PK Nautika Kapal Penangkap Ikan 397.440 66.240 2.070 10 20

70. PK Nautika Kapal Niaga 412.800 68.800 2.150 10 20

71. PK Elektronika Pes. Udara 391.680 65.280 2.040 10 20

72. PK Kelistrikan Pes. Udara 412.800 68.800 2.150 10 20

73. PK Teknik Mekanik Otomotif 403.200 67.200 2.100 10 20

74. PK T Pemeliharaan Mekanik Industri 403.200 67.200 2.100 10 20

75. PK Kontrol Mekanik 412.800 68.800 2.150 10 20

76. PK Kontrol Proses 412.800 68.800 2.150 10 20

77. PK Teknik Otomasi 412.800 68.800 2.150 10 20

78. PK T. Transmisi Radio 391.680 65.280 2.040 10 20

79. PK Tek. Akses Radio 391.680 65.280 2.040 10 20

80. PK Penyiaran Radio 412.800 68.800 2.150 10 20

81. PK Tek. Switching 412.800 68.800 2.150 10 20

82. PK Prog. Pertelevisian 430.080 71.680 2.240 10 20

83. PK AEI Maintenance & Repair 401.280 66.880 2.090 10 20

84. PK Teknik Airframe & Power Plant 420.480 70.080 2.190 10 20

85. PK Teknik Geologi Pertambangan 414.720 69.120 2.160 10 20

86. PK Teknik Kimia Industri 416.640 69.440 2.170 10 20

87. PK Teknik Analis Kimia 416.640 69.440 2.170 10 20

4

Biaya Operasi Nonpersonalia

(Rp Ribu)

No. Sekolah/

Program Keahlian Per Sekolah/

Program

Keahlian

Per

Rombongan

Belajar

Per

Peserta

Didik

%

Minimum

untuk

ATS

%

Minimum

untuk

BAHP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

88. PK Teknik Pencapan 420.480 70.080 2.190 5 20

89. PK Teknik Pencelupan 422.400 70.400 2.200 5 20

90. PK Teknik Pembuatan Benang 474.240 79.040 2.470 5 30

91. PK Teknik Pembuatan Kain 474.240 79.040 2.470 5 30

92. PK Teknik Pembentukan 437.760 72.960 2.280 5 25

93. PK Teknik Pemesinan 455.040 75.840 2.370 5 25

94. PK Teknik pengecoran 460.800 76.800 2.400 5 30

95. PK Teknik Las 481.920 80.320 2.510 5 30

Keterangan:

1) Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya

bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan

ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya

konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya

uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

2) Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah

yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.

3) Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat

dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum

IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahanbahan

praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum

ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahanbahan

kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan

keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam

waktu satu tahun atau kurang.

4) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara

dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk

mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar

layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar.

5) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya

dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar di

sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll.

6) Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan

perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik

dalam di kota maupun ke luar kota.

7) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan

sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat

sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll.

8) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan

dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan

peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam,

asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll.

5

9) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk

menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra

kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan

Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian,

lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan

keagamaan, dll.

10) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian

kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang

akan lulus.

11) Biaya praktek kerja industri (prakerin) adalah biaya untuk

penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK.

12) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan

sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM

NIP 196108281987031003

1

SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 69 TAHUN 2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009

STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009

UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH

MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

Tabel Indeks Biaya Pendidikan untuk Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di

Indonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1,006

Kab. Aceh Barat 1,008

Kab. Aceh Besar 0,979

Kab. Aceh Selatan 0,998

Kab. Aceh Singkil 1,024

Kab. Aceh Tengah 1,009

Kab. Aceh Tenggara 1,019

Kab. Aceh Timur 1,020

Kab. Aceh Utara 1,018

Kab. Bireuen 1,023

Kab. Aceh Pidie 0,995

Kab. Simeuleu 1,183

Kota Banda Aceh 0,981

Kota Sabang 1,063

Kota Langsa 1,013

Kota Lhokseumawe 1,017

Kab. Nagan Raya 1,019

Kab. Aceh Jaya 1,011

Kab. Aceh Barat Daya 1,015

Kab. Gayo Lues 1,021

Kab. Aceh Tamiang 1,014

Kab. Bener Meriah 1,020

II Provinsi Sumatera Utara 0,956

Kab. Asahan 0,936

Kab. Dairi 0,934

Kab. Deli Serdang 0,915

Kab. Tanah Karo 0,944

2

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

Kab. Labuhan Batu 0,961

Kab. Langkat 0,922

Kab. Mandailing Natal 0,947

Kab. Nias 1,194

Kab. Simalungun 0,921

Kab. Tapanuli Selatan 0,957

Kab. Tapanuli Tengah 0,942

Kab. Tapanuli Utara 0,945

Kab. Toba Samosir 0,947

Kota Binjai 0,915

Kota Medan 0,940

Kota Pematang Siantar 0,939

Kota Sibolga 0,947

Kota Tanjung Balai 0,946

Kota Tebing Tinggi 0,936

Kota Padang Sidempuan 0,948

Kab. Pakpak Bharat 0,948

Kab. Nias Selatan 1,189

Kab. Humbang Hasundutan 0,935

Kab. Serdang Berdagai 0,927

Kab. Samosir 0,993

III Provinsi Sumatera Barat 0,927

Kab. Limapuluh Koto 0,922

Kab. Agam 0,930

Kab. Kepulauan Mentawai 1,175

Kab. Padang Pariaman 0,903

Kab. Pasaman 0,935

Kab. Pesisir Selatan 0,940

Kab. Sawahlunto Sijunjung 0,937

Kab. Solok 0,913

Kab. Tanah Datar 0,912

Kota Bukit Tinggi 0,930

Kota Padang Panjang 0,918

Kota Padang 0,893

Kota Payakumbuh 0,913

Kota Sawahlunto 0,915

Kota Solok 0,917

Kota Pariaman 0,906

Kab. Pasaman Barat 0,937

Kab. Dharmasraya 0,929

Kab. Solok Selatan 0,911

3

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

IV Provinsi Riau 1,044

Kab. Bengkalis 1,091

Kab. Indragiri Hilir 1,075

Kab. Indragiri Hulu 1,069

Kab. Kampar 1,040

Kab. Kuantan Singingi 1,051

Kab. Pelalawan 1,050

Kab. Rokan Hilir 1,065

Kab. Rokan Hulu 1,048

Kab. Siak 1,071

Kota Dumai 1,086

Kota Pekanbaru 1,031

V Provinsi Kepulauan Riau 1,094

Kab. Bintan 1,095

Kab. Natuna 1,169

Kab. Karimun 1,096

Kota Batam 1,074

Kota Tanjung Pinang 1,061

Kab. Lingga 1,103

VI Provinsi Jambi 0,965

Kab. Batanghari 0,980

Kab. Bungo 0,972

Kab. Kerinci 0,976

Kab. Merangin 0,981

Kab. Muaro Jambi 0,963

Kab. Sarolangun 1,002

Kab. Tanjung Jabung Barat 0,968

Kab. Tanjung Jabung Timur 0,971

Kab. Tebo 0,988

Kota Jambi 0,941

VII Provinsi Sumatera Selatan 0,949

Kab. Lahat 0,971

Kab. Musi Banyuasin 0,978

Kab. Musi Rawas 0,972

Kab. Muara Enim 0,956

Kab. Ogan Komering Ilir 0,936

Kab. Ogan Komering Ulu 0,934

Kota Palembang 0,950

Kota Pagar Alam 0,990

4

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

Kota Lubuk Linggau 0,965

Kota Prabumulih 0,968

Kab. Banyuasin 0,973

Kab. Ogan Ilir 0,949

Kab. OKU Timur 0,952

Kab. OKU Selatan 0,936

VIII Provinsi Bangka Belitung 1,048

Kab. Bangka 1,053

Kab. Belitung 1,061

Kota Pangkal Pinang 1,035

Kab. Bangka Selatan 1,058

Kab. Bangka Tengah 1,061

Kab. Bangka Barat 1,051

Kab. Belitung Timur 1,084

IX Provinsi Bengkulu 0,953

Kab. Bengkulu Selatan 0,958

Kab. Bengkulu Utara 0,947

Kab. Rejang Lebong 0,943

Kota Bengkulu 0,929

Kab. Kaur 0,956

Kab. Seluma 0,950

Kab. Mukomuko 0,948

Kab. Lebong 0,946

Kab. Kepahiang 0,954

X Provinsi Lampung 0,920

Kab. Lampung Barat 0,955

Kab. Lampung Selatan 0,949

Kab. Lampung Tengah 0,951

Kab. Lampung Utara 0,947

Kab. Lampung Timur 0,952

Kab. Tanggamus 0,956

Kab. Tulang Bawang 0,950

Kab. Way Kanan 0,946

Kota Bandar Lampung 0,930

Kota Metro 0,952

XI Provinsi DKI Jakarta 1,000

5

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

XII Provinsi Jawa Barat 0,936

Kab. Bandung 0,905

Kab. Bekasi 0,923

Kab. Bogor 0,917

Kab. Ciamis 0,929

Kab. Cianjur 0,910

Kab. Cirebon 0,902

Kab. Garut 0,908

Kab. Indramayu 0,930

Kab. Karawang 0,907

Kab. Kuningan 0,908

Kab. Majalengka 0,910

Kab. Purwakarta 0,907

Kab. Subang 0,909

Kab. Sukabumi 0,914

Kab. Sumedang 0,912

Kab. Tasikmalaya 0,907

Kota Bandung 0,913

Kota Bekasi 0,921

Kota Bogor 0,924

Kota Cirebon 0,911

Kota Depok 0,904

Kota Sukabumi 0,922

Kota Cimahi 0,921

Kota Tasikmalaya 0,917

Kota Banjar 0,926

XIII Provinsi Banten 0,929

Kab. Lebak 0,954

Kab. Pandeglang 0,934

Kab. Serang 0,929

Kab. Tangerang 0,930

Kota Cilegon 0,913

Kota Tangerang 0,929

XIV Provinsi Jawa Tengah 0,886

Kab. Banjarnegara 0,913

Kab. Banyumas 0,911

Kab. Batang 0,921

Kab. Blora 0,923

Kab. Boyolali 0,914

Kab. Brebes 0,920

6

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

Kab. Cilacap 0,911

Kab. Demak 0,906

Kab. Grobogan 0,940

Kab. Jepara 0,909

Kab. Karanganyar 0,913

Kab. Kebumen 0,903

Kab. Kendal 0,917

Kab. Klaten 0,912

Kab. Kudus 0,925

Kab. Magelang 0,910

Kab. Pati 0,903

Kab. Pekalongan 0,926

Kab. Pemalang 0,926

Kab. Purbalingga 0,916

Kab. Purworejo 0,901

Kab. Rembang 0,915

Kab. Semarang 0,911

Kab. Sragen 0,911

Kab. Sukoharjo 0,914

Kab. Tegal 0,918

Kab. Temanggung 0,906

Kab. Wonogiri 0,923

Kab. Wonosobo 0,910

Kota Magelang 0,916

Kota Pekalongan 0,926

Kota Salatiga 0,923

Kota Semarang 0,905

Kota Surakarta 0,914

Kota Tegal 0,930

XV Provinsi DI Yogyakarta 0,897

Kab. Bantul 0,922

Kab. Gunung Kidul 0,959

Kab. Kulon Progo 0,918

Kab. Sleman 0,925

Kota Yogyakarta 0,915

XVI Provinsi Jawa Timur 0,905

Kab. Bangkalan 0,956

Kab. Banyuwangi 0,903

Kab. Blitar 0,919

Kab. Bojonegoro 0,903

7

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

Kab. Bondowoso 0,915

Kab. Gresik 0,928

Kab. Jember 0,913

Kab. Jombang 0,902

Kab. Kediri 0,911

Kab. Lamongan 0,902

Kab. Lumajang 0,913

Kab. Madiun 0,914

Kab. Magetan 0,939

Kab. Malang 0,919

Kab. Mojokerto 0,915

Kab. Nganjuk 0,915

Kab. Ngawi 0,918

Kab. Pacitan 0,929

Kab. Pamekasan 0,978

Kab. Pasuruan 0,922

Kab. Ponorogo 0,909

Kab. Probolinggo 0,912

Kab. Sampang 0,985

Kab. Sidoarjo 0,927

Kab. Situbondo 0,912

Kab. Sumenep 1,007

Kab. Trenggalek 0,924

Kab. Tuban 0,928

Kab. Tulungagung 0,914

Kota Blitar 0,914

Kota Kediri 0,916

Kota Madiun 0,915

Kota Malang 0,913

Kota Mojokerto 0,905

Kota Pasuruan 0,907

Kota Probollinggo 0,901

Kota Surabaya 0,906

Kota Batu 0,917

XVII Provinsi Kalimantan Barat 1,062

Kab. Bengkayang 1,062

Kab. Landak 1,041

Kab. Kapuas Hulu 1,177

Kab. Ketapang 1,044

Kab. Pontianak 1,018

Kab. Sambas 1,067

8

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

Kab. Sanggau 1,064

Kab. Sintang 1,097

Kota Pontianak 1,033

Kota Singkawang 1,050

Kab. Sekadau 1,067

Kab. Melawi 1,097

XVIII Provinsi Kalimantan Tengah 1,088

Kab. Barito Selatan 1,108

Kab. Barito Utara 1,100

Kab. Kapuas 1,083

Kab. Kotawaringin Barat 1,098

Kab. Kotawaringin Timur 1,092

Kota Palangkaraya 1,015

Kab. Barito Timur 1,115

Kab. Murung Raya 1,093

Kab. Pulang Pisau 1,063

Kab. Gunung Mas 1,094

Kab. Lamandau 1,118

Kab. Sukamara 1,111

Kab. Katingan 1,104

Kab. Seruyan 1,110

XIX Provinsi Kalimantan Selatan 1,018

Kab. Banjar 0,981

Kab. Barito Kuala 1,023

Kab. Hulu Sungai Selatan 1,019

Kab. Hulu Sungai Tengah 1,031

Kab. Hulu Sungai Utara 1,038

Kab. Kota Baru 1,055

Kab. Tabalong 1,052

Kab. Tanah Laut 0,994

Kab. Tapin 1,007

Kota Banjar Baru 0,981

Kota Banjarmasin 0,976

Kab. Balangan 1,028

Kab. Tanah Bumbu 1,052

XX Provinsi Kalimantan Timur 1,061

Kab. Berau 1,101

Kab. Bulungan 1,126

Kab. Kutai 1,057

9

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

Kab. Kutai Barat 1,093

Kab. Kutai Timur 1,083

Kab. Malinau 1,173

Kab. Nunukan 1,156

Kab. Pasir 1,063

Kota Balikpapan 1,031

Kota Bontang 1,090

Kota Samarinda 1,017

Kota Tarakan 1,108

Kab. Penajam Paser Utara 1,055

XXI Provinsi Sulawesi Utara 1,096

Kab. Bolaang Mongondow 1,007

Kab. Minahasa 1,007

Kab. Sangihe 1,369

Kota Bitung 0,991

Kota Manado 0,987

Kab. Kepulauan Talaud 1,415

Kab. Minahasa Selatan 1,019

Kota Tomohon 1,002

Kab. Minahasa Utara 1,002

XXII Provinsi Gorontalo 1,042

Kab. Boalemo 1,040

Kab. Gorontalo 1,016

Kota Gorontalo 1,017

Kab. Pohuwato 1,049

Kab. Bone Bolango 1,011

XXIII Provinsi Sulawesi Tengah 1,009

Kab. Banggai 1,011

Kab. Banggai Kepulauan 1,118

Kab. Buol 1,019

Kab. Toli-Toli 1,018

Kab. Donggala 0,980

Kab. Morowali 1,023

Kab. Poso 0,989

Kota Palu 0,944

Kab. Parigi Moutong 0,976

Kab. Tojo Una Una 0,988

10

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

XXIV Provinsi Sulawesi Selatan 0,965

Kab. Bantaeng 0,974

Kab. Barru 0,961

Kab. Bone 0,973

Kab. Bulukumba 0,955

Kab. Enrekang 0,978

Kab. G o w a 0,946

Kab. Jeneponto 0,945

Kab. Luwu 0,990

Kab. Luwu Utara 0,987

Kab. M a r o s 0,969

Kab. Pangkajene Kepulauan 0,989

Kab. Pinrang 0,957

Kab. Selayar 1,047

Kab. Sidenreng Rappang 0,946

Kab. Sinjai 0,959

Kab. Soppeng 0,952

Kab. Takalar 0,989

Kab. Tana Toraja 0,963

Kab. Wajo 0,953

Kota Pare-pare 0,949

Kota Makassar 0,936

Kota Palopo 0,956

Kab. Luwu Timur 1,003

XXV Provinsi Sulawesi Barat 0,996

Kab. Majene 0,997

Kab. Mamuju 1,028

Kab. Polewali Mamasa 1,001

Kab. Mamasa 1,009

Kab. Mamuju Utara 1,046

XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara 1,039

Kab. Buton 1,049

Kab. Konawe 1,020

Kab. Kolaka 1,016

Kab. Muna 1,048

Kota Kendari 0,989

Kota Bau-bau 1,052

Kab. Konawe Selatan 1,049

Kab. Bombana 1,036

Kab. Wakatobi 1,060

Kab. Kolaka Utara 1,008

11

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

XXVII Provinsi Bali 0,920

Kab. Badung 0,931

Kab. Bangli 0,913

Kab. Buleleng 0,951

Kab. Gianyar 0,917

Kab. Jembrana 0,944

Kab. Karangasem 0,927

Kab. Klungkung 0,933

Kab. Tabanan 0,926

Kota Denpasar 0,906

XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,977

Kab. Bima 0,972

Kab. Dompu 1,003

Kab. Lombok Barat 0,953

Kab. Lombok Tengah 0,980

Kab. Lombok Timur 0,973

Kab. Sumbawa 1,011

Kota Mataram 0,943

Kota Bima 0,988

Kab. Sumbawa Barat 1,018

XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,086

Kab. Alor 1,098

Kab. Belu 1,083

Kab. Ende 1,079

Kab. Flores Timur 1,096

Kab. Kupang 1,057

Kab. Lembata 1,096

Kab. Manggarai 1,094

Kab. Ngada 1,094

Kab. Sikka 1,091

Kab. Sumba Barat 1,068

Kab. Sumba Timur 1,072

Kab. Timor Tengah Selatan 1,074

Kab. Timor Tengah Utara 1,079

Kota Kupang 1,054

Kab. Rote Ndao 1,062

Kab. Manggarai Barat 1,092

XXX Provinsi Maluku 1,195

Kab. Maluku Tenggara Barat 1,247

12

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

Kab. Maluku Tengah 1,161

Kab. Maluku Tenggara 1,251

Kab. Pulau Buru 1,200

Kota Ambon 1,145

Kab. Seram Bagian Barat 1,181

Kab. Seram Bagian Timur 1,179

Kab. Kepulauan Aru 1,230

XXXI Provinsi Maluku Utara 1,173

Kab. Halmahera Tengah 1,201

Kab. Halmahera Barat 1,148

Kota Ternate 1,133

Kab. Halmahera Timur 1,220

Kota Tidore Kepulauan 1,137

Kab. Kepulauan Sula 1,167

Kab. Halmahera Selatan 1,181

Kab. Halmahera Utara 1,212

XXXII Provinsi Papua 1,964

Kab. Biak Numfor 1,597

Kab. Jayapura 1,640

Kab. Jayawijaya 2,078

Kab. Merauke 1,749

Kab. Mimika 1,737

Kab. Nabire 1,530

Kab. Paniai 2,947

Kab. Puncak Jaya 3,585

Kab. Yapen Waropen 1,513

Kota Jayapura 1,483

Kab. Sarmi 1,710

Kab. Keerom 1,711

Kab. Yahukimo 2,526

Kab. Pegunungan Bintang 2,300

Kab. Tolikara 2,299

Kab. Boven Digoel 1,811

Kab. Mappi 1,782

Kab. Asmat 1,812

Kab. Waropen 1,587

Kab. Supiori 1,600

13

No. Daerah Indeks Biaya

Pendidikan

XXXIII Provinsi Irian Jaya Barat 1,430

Kab. Sorong 1,452

Kab. Manokwari 1,462

Kab. Fak Fak 1,506

Kota Sorong 1,237

Kab. Sorong Selatan 1,520

Kab. Raja Ampat 1,590

Kab. Teluk Bintuni 1,532

Kab. Teluk Wondama 1,488

Kab. Kaimana 1,480

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM

NIP 196108281987031003

Baca Juga

0 Komentar

Belum ada komentar

Kirim Komentar

Nama Anda

Kota

Email

Komentar